Latest News

We are a young and creative company and we offer you fresh business ideas for your team and company.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
SmartID Sebagai Mitra Pemkab Sidoarjo dalam Penyusunan Pedoman serta Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

SMARTID – Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang sangat penting untuk mendorong penguatan  partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik  dalam proses pembuatan kebijakan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menggandeng SmartID sebagai mitra dalam proses penyusunan pedoman serta penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Dalam agenda ini, pihak SmartID mengirimkan dua...

Kolaborasi SmartID dan Kementerian ATR/BPN RI dalam Penajaman dan Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021

SMARTID – Selasa, 30 November 2021, SmartID menghadiri agenda yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, sebagai narasumber untuk melakukan penjelasan dan pendampingan dalam penyusunan LKJIP Tahun 2021. Adapun tenaga ahli dari SmartID yang hadir sebagai narasumber dalam acara ini adalah Oscar Radyan Danar, S.AP., M.AP., Ph.D. dan Suhartono Winoto S.AP., M.AP. Oscar...

Kerja Sama UB dan SmartID untuk Pengembangan Model Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Teknologi informasi muncul dari residu globalisasi dalam kehidupan organisasi. Semakin tinggi kompetisi di dunia industri dan profesional yang membuat semua pihak berlomba-lomba mengembangkan produk terbaiknya. Terobosan baru dalam pemanfaatan teknologi informasi kini menjadi kebutuhan pokok, selain kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Teknologi informasi hadir di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan manfaat, yaitu memberi kemudahan...

Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis Tingkat  Daerah Kabupaten Trenggalek

Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Penyusunan Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Ruang lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota...

SmartID sebagai Mitra Pemkab Tulungagung : Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak lepas dari kewajiban unit penyelenggara pelayanan publik dalam melayani masyarakatnya. Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap unit penyelenggara pelayanan publik. Hasil survei tersebut nantinya digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan dari berbagai sisi termasuk aspek kebijakan. Menurut Jeffrey Erlan Muller selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan...

Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Tingkat Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai upaya menindaklanjuti penyepakatan Peta Proses Bisnis tingkat daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 di Aula Biro Organsiasi Provinsi Jawa Timur, maka kegiatan selanjutnya adalah dilakukannya asistensi oleh tim SmartID terhadap seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.  Asistensi ini dilaksanakan di Bakorwil III Malang dari tanggal 22-30 April 2021. Kegiatan asistensi ini,...

Focus Group Discussion (FGD) Peta Proses Bisnis Tingkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai upaya untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka salah satu upaya yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis. Berdasarakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah bahwa Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja...

CETTAR Provinsi Jawa Timur

Sebagai upaya meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik, maka perlu adanya perubahan sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Budaya kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman...