SMARTID – Setelah resmi dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 07 September 2022, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan 3 prioritas utama reformasi birokrasi tematik yang ia usung.
Menurutnya, reformasi birokrasi saat ini bukan hanya sebagai administrasi pelaporan, akan tetapi sudah harus bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.
“Kita kuatkan lagi bahwa ini bukan administrasi pelaporan. Reformasi birokrasi adalah sesuatu yang harus bisa dirasakan,” ujar Menteri Anas, dikutip dari Kemenpan RB, pada 19 September 2022.
Adapun 3 perioritas utama reformasi yang dimaksud oleh Menteri Anas adalah sebagai berikut:
Pertama, reformasi birokrasi untuk penanganan permasalahan kemiskinan. Menurut Menteri Anas, seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.
Kedua, reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan maupun nonperizinan harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit-belit.
Ketiga, reformasi administrasi pemerintah harus mulai beradaptasi dengan iklim digital yang saat ini sudah berkembang pesat.
Terkait reformasi digital, Menteri Anas berpendapat bahwa digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Ia mengungkapkan ada pola pikir yang berpendapat bahwa mengurus perizinan di pelayanan pemerintah lebih rumit daripada mengurus urusan sektor swasta yang bisa diselesaikan dengan smartphone.
Ia melihat beberapa daerah sudah mulai menerapkan sistem digital, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi.
Setiap kepala desa di Banyuwangi, bisa melakukan tanda tangan secara elektronik melalui gawainya dari mana pun, tidak lagi harus ke kantor dengan setumpuk berkas.
“Kedepannya ada Indonesia in your hand. Tugas reformasi birokrasi ini meratakan agar semua bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.***
Sumber: Kementerian PANRB
