PP27/07/2022Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

SMARTID – Pemerintah telah menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2021.

Berdasarkan Isinya, UU ini dibentuk dengan beberapa tujuan, diantaranya:

1. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
2. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
4. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
5. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

UU No.7 Tahun 2021 ini telah mencabut beberapa peraturan sebelumnya yaitu:

1. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
5. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
6. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
7. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
8. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
9. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
10. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berikut adalah lampiran UU No.7 Tahun 2021:

UU No.7 Tahun 2021

Sumber: LN.2021/No.246, TLN No.6736, jdih.setneg.go.id : 104 hlm.