SMARTID – Setelah melakukan kinerja selama satu tahun di 2023, Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah mengumumkan hasil evaluasi reformasi birokrasi pada 06 Februari 2024 lalu.
Dalam kesempatan ini Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh instansi yang sudah berupaya memperbaiki reformasi birokrasi 2020-2024.
“kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berupaya melakukan perubahan Road Map RB 2020-2024 sebagai pedoman pelaksanaan RB General dan RB Tematik,” ungkapannya, dikutip dari situs resmi KemenPANRB, pada 19 Februari 2024.
Perlu diketahui bahwa evaluasi RB dilakukan terhadap 624 instansi pemerintah di Indonesia. Dari evaluasi tersebut diperoleh hasil bahwa sebanyak lebih dari 382 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh predikat minimal baik.
Kemudian, Sebanyak 26 kementerian/lembaga, 5 pemerintah provinsi, serta sebanyak 35 pemerintah kabupaten/kota memperoleh predikat A pada hasil evaluasi RB.
“Meskipun demikian, beberapa kementerian, lembaga, dan pemda masih kami harapkan dukungannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyampaikan rencana aksinya,” ungkap Erwan.
Lebih lanjut, Erwan menerangkan bahwa pada tema penanggulangan kemiskinan, sebanyak 487 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi RB Tematik penanggulangan kemiskinan dan memberikan dampak positif pada penurunan kemiskinan di tahun 2023 sebesar 1,12%.
Sedangkan tema peningkatan investasi, sebanyak 404 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi peningkatan kualitas investasi, dan memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi investasi di tingkat nasional sebesar 160,6 triliun rupiah.
Untuk tema peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sebanyak 365 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi dan memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi penggunaan PDN sebesar 6% di tahun 2023.
Pada tema pengendalian inflasi, sebanyak 355 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi, dan memberikan dampak positif berupa penurunan inflasi sebesar 2,89% dari tahun 2023 (5,51%-yoy) sehingga tingkat inflasi pada tahun 2023 menjadi 2,61% (yoy) dan merupakan nilai terendah sejak tahun 2000.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar RB berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.
“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,” terangnya.
Sebagai tambahan informasi bahwasanya pada tahun 2023, RB tematik ada 4 fokus tema utama yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, dan prioritas Presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. ***
Sumber: KemenPANRB
