SMARTID – Dalam rangka terus berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola pemerintah dan pembangunan di Indonesia, maka SmartID terus menyelenggarakn Smart Discussion Series (SDS) Wilayah dengan mitra yang berasal dari K/L/D/I.
Dalam edisi SDS Wilayah yang diselenggarakan pada Selasa, 19 September 2023, SmartID bermitra dengan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang membahas tentang Penguatan SAKIP dan Perangkat Daerah.
Agenda ini diselenggarakan secara online melalui media Zoom Meeting dan dihadiri oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Bungo. Adapun yang bertindak sebagai narasumber adalah Restu Mulya Pratama, S.AB (Tenaga Ahli SmartID).
Dalam kesempatan tersebut restu menyampaikan bahwa SAKIP mempunyai peran strategis, karena dapat digunakan sebagai salah satu komponen untuk mengukur keberhasilan pembangunan atas capaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, SAKIP bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dan alat pengendalian atas anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP juga merupakan upaya nyata pemerintah dalam mendorong terciptanya good governance sekaligus result oriented government dengan melakukan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base management) sebagai output berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah.
“Jadi Bapak/Ibu sekalian, saya berharap melalui SDS SAKIP ini dapat memberikan dampak pada perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen melalui penguatan akuntabilitas kinerja instansi serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi,” harap Johan.
Restu juga menghimbau kepada Kepala Daerah Kabupaten Bungo lebih proaktif untuk mengerakkan dan mengontrol kinerja jajaran mulai tahapan penyusunan rencana strategis sampai pada review atas pencapaian kinerja.
“Sebagai bentuk komitmen kembali saya tegaskan kepada seluruh Perangkat Daerah agar perbaikan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja segera ditindaklanjuti, dengan mengikuti kaidah-kaidah evaluasi SAKIP serta harus tepat waktu dalam penyampaiannya,” tegas Restu. ***
