Kegiatan22/09/2023Smart Discussion Series Wilayah Kabupaten Trenggalek : Persiapan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Kemiskinan)

SMARTID – Sebagai upaya untuk tetap berkontribusi dalam membantu peningkatan tata kelola pemerintah dan pembangunan di Indonesia, SmartID terus menjalin kerjasama dengan mitra yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia melalui program Smart Discussion Series (SDS) Wilayah.

 

Pada Rabu, 16 Agustus 2023 telah diselenggarakan SDS Wilayah Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting dengan mengambil topik Persiapan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Kemiskinan).

 

Pemateri pada SDS Wilayah ini adalah Novita Nur Hidayati, S.AP, yang merupakan tenaga ahli SmartID dengan pengalaman luas dalam evaluasi SAKIP. Diskusi ini juga dipandu oleh Lianawati Halim, S.I. Kom, yang bertindak sebagai moderator sekaligus memastikan bahwa diskusi berjalan dengan lancar dan semua peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam bertukar ide serta gagasan.

 

Novita menjelaskan pentingnya persiapan evaluasi SAKIP perangkat daerah dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Ia menggarisbawahi bahwa evaluasi SAKIP adalah alat yang kuat untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya. 

 

“Persiapan evaluasi SAKIP perangkat daerah adalah langkah awal yang sangat penting. Ini melibatkan pengumpulan data yang akurat, identifikasi indikator kinerja yang relevan, dan perencanaan tindakan perbaikan yang efektif,” ujar Novita.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Trenggalek serta evaluator yang bertugas dalam mengukur kinerja perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Mereka semua berkontribusi dalam upaya mengevaluasi dan perbaikan program-program yang telah ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

 

Semoga SDS Wilayah Kabupaten Trenggalek ini dapat membantu dalam menciptakan strategi evaluasi yang lebih baik dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah.***