Indeks Kualitas Kebijakan menjadi salah satu program / area perubahan penataan peraturan perundang-undangan / deregulasi kebijakan sebagaimana diatur berdasarkan PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Untuk menghasilkan kebijakan maka perlu memperhatikan proses kebijakan yang terdiri atas proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan.

Pemahaman atas Indeks Kualitas Kebijakan penting untuk diperhatikan sebagai upaya mengoptimalkan implementasi penataan peraturan perundang-undangan / deregulasi kebijakan pada Reformasi Birokrasi. Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Secara nyata, penataan perundangan di Indonesia nampak dari upaya deregulasi berbagai kebijakan utamanya yang terkait dengan kemudahan perijinan.

Oleh karena itu maka pada SDS#26 Tahun 2022 kita akan membahasnya dalam tema Indeks Kualitas Kebijakan sebagai Instrumen Deregulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dengan Pemateri yaitu Andre Dwi Prasaja, S.I.P.

Kegiatan akan dilaksanakan pada

H️ari                              : Kamis, 1 September 2022
Jam                               : 09.00 – 11.00 WIB