Smart Discussion Series Wilayah Kalimantan Selatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

SMARTID – Pada Kamis, 10 Agustus 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan SmartID menyelenggarakan Smart Discussion Series (SDS) Wilayah dengan tema Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dalam agenda yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting, Laily Akbariah, S.AP,. M.AP (Tenaga Ahli SmartID) yang bertindak sebagai narasumber menjelaskan bahwa kegiatan SDS Wilayah ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah pada rentang tahun 2025 sampai dengan 2045 kedepan.

Lebih lanjut, Laily menjelaskan bahwa penyusunan RPJPD tersebut harus melibatkan dari seluruh komponen masyarakat karena sejatinya kebijakan dibuat untuk mensejahterakan masyarakat secara luas.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tahap awal dari penyusunan RPJPD yang nantinya semua masukan akan di dikaji oleh Tim Bappeda, kemudian akan menghasilkan sebuah rancangan RPJPD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Perda.

“Tahapannya setelah FGD ini, masukan-masukan bisa dilakukan kajian melalui Tim Bappeda yang akan menyesuaikan dan mempertimbangkan untuk penyempurnaannya. Dokumen RPJPD ini setelah final, bisa dorong ke DPRD pembahasan lebih lanjut pada tahun 2024,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya berharap kepada tim penyusun RPJPD dan semua stakeholder yang ada di Kalimantan Selatan agar dapat bekerja sama menghasilkan visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun kedepan.

“Dengan tetap mempedomani kepada RPJPN dan RTRW serta tetap memperhatikan KLHS, semoga dengan adanya dokumen RPJPD Kalsel tahun 2025-2045 dapat memenuhi harapan kita yaitu akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kalsel sebagai daerah yang masuk dalam kategori daerah maju,” pungkasnya.

Oleh karenanya, SmartID akan terus berkomitmen dalam mendukung upaya – upaya perbaikan pemerintahan di seluruh Indonesia seperti Provinsi Kalimantan Selatan, demi mencapai tata kelola yang lebih baik, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan berkelanjutan.