Smart Discussion Series Wilayah Nusa Tenggara Barat : Penguatan Kinerja Instansi Pemerintah yang Lebih Efektif dan Efisien Melalui SAKIP

SMARTID – Sebagai upaya untuk terus berkontribusi dalam membantu peningkatan tata kelola pemerintah dan pembangunan di Indonesia, SmartID terus menjalin kerjasama dengan mitra yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia melalui program Smart Discussion Series (SDS) Wilayah.

Pada Senin, 04 September 2023 telah diselenggarakan SDS Wilayah offline yang berlokasi di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan mengambil tema Penguatan Kinerja Instansi Pemerintah yang lebih Efektif dan Efisien melalui SAKIP. 

Agenda ini dibuka secara langsung oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. yang kemudian dilanjutkan oleh sambutan lainnya dari beberapa tokoh yaitu Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si (Sekretaris Daerah NTB), serta Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S (Tenaga Ahli SmartID). Selain itu, turut hadir pula Saharuddin, S.Sos,. MM (Kabag RB Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekda Provinsi NTB) sebagai moderator.

Adapun beberapa narasumber pada SDS Wilayah NTB adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si (Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB).
2. Aditya Eka Saputra, S.AP,. M.AP (Tenaga Ahli SmartID).
3. Laily Akbariah, S.AP,. M.AP  (Tenaga Ahli SmartID).

Dalam kesempatan tersebut Erwan menjelaskan terkait dengan beberapa fokus SAKIP yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tercipta sistem pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Jadi Bapak/Ibu, Fokus SAKIP itu ada tiga yaitu yang pertama komitmen yaitu misalnya komitmen dalam mendorong implemensi SAKIP pada OPD (unit kerja) hingga memperoleh hasil yang baik. Fokus selanjutnya yaitu tentang implementasi SAKIP yang mampu mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Serta fokus yang terakhir yaitu implementasi SAKIP yang berkontribusi pada peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola internal,” Ujarnya.

Sementara itu, Aditya juga sempat menyinggung terkait penerapan reformasi birokrasi di Provinsi NTB Khususnya terhadap penanggulangan kemiskinan yang belum optimal.

“Yang bisa dilakukan yaitu kita bisa mulai dengan fokus peningkatan pendapatan seperti peningkatan jumlah lapangan usaha baru serta peningkatan pendapatan usaha baru. Kemudian juga bisa dilakukan pemfokusan terhadap program jaminan sosial agar merek yang mendapatkan benar-benar yang membutuhkan,” Terang Adhit.

Semoga dengan terselenggaranya SDS Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mampu memberikan dampak positif, terutama dalam pencapaian reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP daerah NTB.***