SMARTID – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Yohanes Mahuse menegaskan bahwa program cetak sawah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2025 tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat adat, apalagi merugikan mereka. Menurutnya, masyarakat telah menyadari bahwa isu penyerobotan tanah ulayat oleh negara dalam program cetak sawah adalah narasi yang keliru.

“Masyarakat tidak lagi khawatir atau ragu bahwa tanah mereka akan diambil oleh perusahaan. Hak atas tanah ulayat tetap menjadi milik masyarakat dan tidak dialihkan kepada pihak lain,” kata Mahuse saat meninjau lokasi cetak sawah, Minggu, 22 September 2024.

Mahuse juga menjelaskan bahwa masyarakat sepenuhnya memahami bahwa program cetak sawah adalah bagian dari program strategis nasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Merauke.

“Masyarakat menyadari betul keuntungan dari pola bagi hasil dalam pengelolaan lahan cetak sawah ke depan,” tambahnya.

Komandan Satgas Ketahanan Pangan Mabes TNI AD, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, juga menekankan bahwa proyek cetak sawah ini sepenuhnya dibiayai oleh negara untuk kepentingan masa depan bangsa. Ia berharap agar program ini didukung bersama demi memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan mempercepat tercapainya swasembada pangan di Indonesia. Lebih dari itu, program ini juga diyakini sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Masyarakat pada umumnya merasa puas dan memahami jalannya program Cetak Sawah 1 Juta Hektar di Merauke, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Merauke,” pungkasnya.

Sumber : Kementerian Pertanian