SMARTID – Di era kepemimpinan Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
Perubahan inipun bukan tanpa alasan, menurut Meutya Hafid selaku Menteri Komdigi perubahan nama ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi merupakan langkah untuk menghadapi tantangan era digital.
“Nama kementerian berubah untuk menjawab tantangan zaman. Sesuai arahan Bapak Presiden, fokus kita akan lebih menitikberatkan pada aspek digitalisasi,” jelas Meutya, dikutip dari Antaranews, pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Meutya Hafid menegaskan bahwa keamanan digital menjadi prioritas utamanya. “Kita akan fokus memberantas judi online dan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat,” terangnya.
Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman dunia digital yang terus berkembang. Judi online dan pinjaman ilegal dianggap sebagai permasalahan mendesak yang harus segera ditangani.
Selain keamanan, Meutya juga menekankan pentingnya meningkatkan akses dan kualitas konektivitas di seluruh Indonesia. Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) menjadi fokus utama dalam program perluasan akses digital.
“Saat ini kita sudah mencapai 98 persen koneksi, namun kecepatannya belum merata,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan ada makna di balik perubahan nama Kominfo menjadi Komdigi.
Perubahan nama ini mengisyaratkan adanya political will yang cukup besar dari Kabinet Merah Putih untuk mempercepat transformasi digital. Sehingga, digital menjadi tema yang penting di dalam kementerian ini.
Nezar mengatakan fokus digitalisasi ini membuat Komdigi lebih fokus ke beberapa area. Salah satunya terkait keamanan siber.
“Kami akan memastikan setiap kementerian, lembaga, dan daerah menyiapkan apa yang kita sebut sebagai CSIRT,” ujar Nezar saat ditemui usai pelantikan di Kantor Komdigi, dikutip dari CNBC Indonesia, pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Perlu diketahui bahwasanya CISRT (Computer Security Incident Response Team) mempunyai arti bahwa setiap kementerian, lembaga, dan daerah harus memiliki tim khusus yang akan merespons ketika terjadi insiden keamanan.
“Nah yang kedua tentu saja pembangunan infrastruktur digital yang menjadi fokus kita juga. Agar, satu, kita bisa membuat konektivitas yang sudah terbangun ini menjadi meaningful connectivity yang bisa bermanfaat. Sekaligus pesan Pak Presiden, Pak Prabowo bagaimana kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 8% itu,” tandasnya. ***
Sumber:
Antaranews dan CNBC Indonesia