Jelang Pilkada Serentak 2024, Menterin PANRB Himbau Para ASN Harus Bersikap Netral

SMARTID – Pada Rabu, 27 November 2024 besok, pesta demokrasi akan diselenggerakan di Indonesia yaitu Pilkada serentak 2024, yang digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. 

Sehubungan dengan hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan ASN tidak boleh berpihak pada orientasi politik tertentu.

Hal ini karena ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak sepatutnya berpihak dalam kepentingan politik, tetapi harus mementingkan kepentingan masyarakat. 

“Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” terang Menteri Rini, dikutip dari situs Kemenpanrb, pada 26 November 2024. 

Perlu diketahui bahwa netralitas ASN adalah sesuai dengan core values ASN BerAKHLAK pada nilai Loyal. Itu berarti, ASN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 

Meski tak boleh terlibat aktif dalam politik praktis, ASN tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara. 

ASN diharuskan netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi.

“ASN menjaga pelayanan publik agar tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, memastikan kebijakan pemerintah fokus pada kepentingan umum,” ungkap Menteri Rini. 

Sejatinya, terdapat sejumlah aturan yang mendasari prinsip netralitas ASN, antara lain UU No. 20/2023 tentang ASN, dan UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 

Selanjutnya, Menteri Rini menjelaskan ada beberapa area yang kerap dilanggar oleh ASN. Pertama, adanya dukungan dana pemenangan untuk pembuatan alat peraga baik kampanye maupun serangan fajar. 

Area kedua, yakni kerap ada ‘titipan’ proyek kegiatan dalam APBD untuk kepentingan politik. Ketiga, adanya permintaan bantuan pengerahan massa saat deklarasi atau kampanye.

Sementara area keempat adalah mobilisasi suara baik dari ASN maupun publik seperti RT, RW, Kelurahan, dan kecamatan. 

“Ada juga intimidasi dan bujukan terhadap jabatan ASN melalui kepala daerah yang terlibat kontestasi politik,” ungkap Rini. 

Mengingat pentingnya penguatan netralitas ASN pada momen Pilkada Serentak. Kementerian PANRB bekerja sama dengan Kemendagri, Bawaslu, dan BKN untuk meningkatkan pengawasan serta menangani pengaduan terkait netralitas ASN. Selanjutnya jika masyarakat menemukan ASN yang tidak netral atau ikut berkampanye, dapat diadukan melalui kanal pengaduan LAPOR! dan hotline 085830051948.

Semoga Pilkada Serentak bisa terselenggara dengan baik dan lancar sesuai dengan prinsip demokrasi yang adil, transparan, dan partisipatif. ***

Sumber : Menpan.go.id