Realisasi Belanja Negara dalam APBN 2023 dan Dampak pada Masyarakat

Hingga 30 April, belanja negara dalam APBN 2023 mencapai Rp765,8 triliun atau 25% dari pagu. Tujuan belanja APBN adalah untuk meningkatkan produktivitas dan berfungsi sebagai penyerap guncangan menghadapi ketidakpastian.

Sebagian besar belanja APBN digunakan untuk transfer ke daerah guna meningkatkan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah.

“Untuk belanja negara telah dibelanjakan Rp765,8 triliun. Itu artinya 25 persen dari total belanja tahun ini sudah terealisir. Itu naik 2 persen dibandingkan tahun lalu,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp522,7 triliun atau 23,3% dari pagu. Belanja tersebut termasuk penyaluran dana BOS, PIP, PKH, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI, bantuan bencana, pembangunan infrastruktur, dan pembayaran THR ASN.

Transfer ke daerah mencapai Rp243,1 triliun atau 29,8% dari pagu. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh tata kelola yang lebih baik dan peningkatan alokasi dana bagi hasil.

Pemerintah juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui belanja untuk Kementerian/Lembaga dan non-KL, seperti pembayaran manfaat pensiun, bunga utang, subsidi, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, KIP kuliah, dan biaya operasi sekolah.

Selain itu, pemerintah memberikan dukungan untuk bantuan perumahan bencana, pembangunan infrastruktur pendidikan, perluasan pipa air minum, perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan rel kereta api, bandara, pelabuhan, serta bantuan langsung kepada petani.

Masyarakat juga mendapatkan dampak langsung dari APBN melalui subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi gas LPG 3 kg, Kartu Prakerja, subsidi perumahan, dan subsidi di bidang kesehatan.

Belanja pemerintah juga dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dan jalan daerah baik tol maupun non tol, di berbagai wilayah di Indonesia. Anggaran terbesar di alokasikan untuk wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara. Semua ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan produktivitas daerah tersebut.

Sumber : menpan.go.id ( Kementerian PANRB)