Center for Public Finance adalah unit yang berfokus pada penyelenggaraan kajian dan pendampingan di bidang kebijakan fiskal. Kami mengkhususkan diri dalam memberikan layanan yang mencakup tata kelola keuangan negara dan daerah, serta ekonomi publik secara luas. Dengan tim ahli yang berpengalaman dan pemahaman mendalam tentang konteks kebijakan di Indonesia, kami berkomitmen untuk membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan fiskal untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan sosial.
Tenaga Ahli
Produk
1. Analisis Standar Belanja (ASB)
ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penilaian kewajaran biaya dilakukan dengan melihat keterkaitan antara belanja yang dianggarkan dengan target kinerja serta kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku. ASB dapat dimanfaatkan untuk (1) penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas Plafon Anggaran Sementara menjadi objektif (tidak berdasarkan intuisi), (2) Dapat menentukan kewajaran biaya suatu kegiatan, (3) meminimalkan pengeluaran yang kurang jelas untuk efisiensi anggaran, (4) penentuan anggaran dengan tolok ukur yang jelas, (5) penentuan alokasi anggaran pada setiap kegiatan menjadi objektif, (6) memiliki argumentasi yang kuat jika dituduh melakukan “pemborosan”, dan (7) penyusunan anggaran menjadi tepat waktu.
2. Kemandirian Fiskal Daerah (PAD/PDRD/Pajak/Retribusi)
Kemandirian fiskal daerah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli mereka sendiri. Pemerintah daerah perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif untuk meningkatkan kemandirian fiskal mereka, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Hal ini mencakup strategi dalam meningkatkan PAD melalui pengelolaan aset daerah yang efektif, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta inovasi dalam pengembangan sumber-sumber pendapatan baru. Dengan kemampuan ini, pemerintah daerah akan lebih mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera, sehingga tercapai keseimbangan yang ideal antara pendapatan yang bersumber dari PAD dan dana transfer dari pusat.
3. Evaluasi Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan dan Pembangunan Daerah
Evaluasi Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan dan Pembangunan Daerah ini bertujuan untuk memberikan panduan menyeluruh bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas dan efisiensi alokasi belanja daerah. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan belanja publik berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah, serta memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baik adalah fondasi penting untuk mendukung fungsi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Pengabaian atau kesalahan dalam pengelolaan aset ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan menghambat pembangunan daerah. Diharapkan pemerintah daerah terus dapat mengakselerasi manajemen aset yang dimiliki oleh daerah secara efektif dan efisien. Mencakup di dalamnya adalah analisis mendalam tentang tata kelola BMD, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Saat ini, pengembangan Indeks Pengelolaan BMD yang sedang dikembangkan oleh KPK dan Kemendagri, sebagai alat ukur dan evaluasi kinerja pengelolaan aset daerah juga sedang menjadi concern kami untuk didalami termasuk integrasinya dengan regulasi terbaru pada Reformasi Birokrasi pada area Penataan Tatalaksana
5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) K/L
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efektif dan efisien merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Mengingat nilai aset negara yang sangat besar dan perannya dalam mendukung berbagai fungsi Kementerian/Lembaga. Mencakup di dalamnya proses analisis menyeluruh mengenai berbagai aspek pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset negara. Indeks Pengelolaan Aset yang menjadi alat ukur dan evaluasi pengelolaan aset existing yang direncanakan untuk diintegrasikan pada aturan regulasi terbaru Reformasi Birokrasi area Penataan Tatalaksana juga menjadi concern yang kami dalami.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah landasan penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberlakukannya Permendagri No. 19 Tahun 2020, pentingnya memperbaiki tata kelola keuangan daerah menjadi semakin mendesak. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah selaras dengan prinsip-prinsip good governance. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi alat ukur dan evaluasi pengelolaan keuangan existing yang direncanakan untuk diintegrasikan pada aturan regulasi terbaru Reformasi Birokrasi area Penataan Tatalaksana juga menjadi concern yang kami dalami.
7. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara offline untuk Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
8. Bimbingan Teknis Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah
Penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara offline untuk Peningkatan Kualitas Belanja Daerah melalui Analisis Standar Belanja
9. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Belanja Daerah melalui Analisis Standar Belanja
Penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara offline untuk Peningkatan Kualitas Belanja Daerah melalui Analisis Standar Belanja
10. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara offline untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset
Penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara offline untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset