Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

SMARTID – Pembangunan Zona Integritas (ZI) menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 

Hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 5 Tahun 2024 Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). 

Pembangunan ZI dilakukan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya terdapat beberapa aspek penting yang menjadi ruang lingkup dalam pembangunan Zona Integritas, yaitu:

1. Komitmen Pimpinan dan Seluruh Pegawai

Pimpinan instansi pemerintah diharapkan memiliki komitmen kuat untuk menerapkan budaya kerja yang bersih, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan baik. Komitmen ini harus ditunjukkan melalui kebijakan, keputusan, serta tindakan yang mendukung pembangunan ZI.

2.  Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Salah satu elemen kunci dalam pembangunan ZI adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah. Setiap pegawai diharapkan memiliki orientasi yang kuat terhadap pelayanan publik yang optimal, berintegritas, dan berakuntabilitas.

3.  Penguatan Pengawasan Internal

Pembangunan ZI juga memfokuskan pada penguatan sistem pengawasan internal. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko korupsi dan memastikan setiap pelaksanaan tugas serta fungsi berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.  Manajemen Sumber Daya Manusia

Pembenahan dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan menjadi bagian penting dalam ZI. Salah satunya adalah memastikan pengelolaan SDM yang transparan, adil, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi.

5.  Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik menjadi fokus utama dalam pembangunan ZI. Layanan publik yang transparan, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan ZI.

Tahapan Pembangunan Zona Integritas

Proses pembangunan Zona Integritas berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2024 terdiri dari beberapa tahapan:

1. Persiapan

Instansi pemerintah yang ingin membangun Zona Integritas harus mempersiapkan diri dengan menyusun rencana aksi dan program kerja untuk implementasi reformasi birokrasi di wilayahnya. Tahapan ini juga mencakup identifikasi area-area yang berpotensi memiliki risiko tinggi terhadap korupsi dan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.

2.  Pelaksanaan

Pada tahap ini, instansi pemerintah mulai melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi yang telah direncanakan. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai dan pimpinan instansi dalam menerapkan kebijakan antikorupsi, peningkatan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja.

3.  Monitoring dan Evaluasi

Setiap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas harus dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pencapaian WBK dan WBBM serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses implementasi.

4.  Penilaian dan Penghargaan

Setelah tahap evaluasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan penilaian terhadap instansi yang telah mengimplementasikan ZI. Instansi yang berhasil memenuhi kriteria WBK dan WBBM akan mendapatkan predikat dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan.

Manfaat Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas memiliki berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi instansi pemerintah, masyarakat, maupun negara. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Dengan terbentuknya wilayah bebas dari korupsi dan pelayanan publik yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan meningkat. Hal ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

2.  Mencegah Korupsi

Implementasi ZI yang berfokus pada pencegahan korupsi dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di berbagai sektor.

3.  Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan

Pembangunan ZI juga berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemerintahan. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, pengelolaan sumber daya di instansi pemerintahan menjadi lebih optimal.

4.  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Salah satu fokus utama dalam pembangunan ZI adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih cepat, tepat, dan memuaskan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Pembangunan Zona Integritas berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi. 

Melalui komitmen pimpinan, perubahan pola pikir, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan, diharapkan Indonesia dapat mencapai birokrasi yang semakin bersih, melayani, dan berdaya saing global. ***